Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas  mempunyai tugas melakukan tugas menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi di bidang penataan,  penaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.



Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi :




  1. pembinaan penyiapan bahan petunjuk teknis;

  2. pembinaan penyiapan sarana dan prasarana;

  3. pembinaan penyiapan bahan penyusunan program;

  4. pembinaan penyiapan bahan rancangan produk hukum daerah;

  5. pembinaan Inventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;

  6. pembinaan penyusunan dokumen, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH; 

  7. pengendalian, koordinasi dan sinkronisasi pemuatan RPPLH dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);

  8. pembinaan pelaksanaan koordinasi dan penentuan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

  9. pembinaan penyusunan status informasi lingkungan hidup daerah dan penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;

  10. pengendalian penyusunan, penerbitan izin Upaya Pemeliharaan Lingkungan (UPL) dan Upaya Kesanggupan Pemeliharaan Lingkungan (UKL) serta penerbitan izin Surat Perjanjian Kesanggupan Pemeliharaan Lingkungan (SPPL);

  11. pengendalian fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS;



 




  • pembinaan dan pengendalian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit LH, Analisis resiko LH);

  • pembinaan penyiapan bahan pembentukan dan penyusunan tim penilai terhadap dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL);

  • pembinaan penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup;

  • pengendalian fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan;

  • pembinaan pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;

  • pembinaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan;

  • pembinaan pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

  • pembinaan pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan serta pengelolaan lingkungan;

  • pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;

  • pengendalian pembentukan   tim    koordinasi   penegakan hukum lingkungan dan pembentukan tim monitoring dan koordinasi penegakan hukum;

  • pembinaan pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

  • pmbinaan pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;

  • pengendalian penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu.

  • pengendalian pemberian rekomendasi izin tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

  • pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

  • pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

  • pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya  yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas dan fungsinya.